Save

Melindungi Pengutang dan Pemberi Pinjaman Online

Kemudahan akses peminjaman uang secara daring atau peer to peer (P2P) lending makin memperluas inklusi keuangan Tanah Air. Sayangnya, perilaku beberapa perusahaan teknologi finansial (tekfin) justru menjadikan industri ini ibarat berlari di atas lumpur. Alih-alih meningkatkan kepercayaan masyarakat, praktik bisnis beberapa pemain justru membuat calon nasabah ragu.

Hari-hari ini ramai berita tentang aduan nasabah pinjaman online kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Sampai-sampai LBH Jakarta membuka posko khusus untuk menangani kasus ini. Tercatat, sejak Mei 2018, posko itu menerima 283 ‘korban’ pinjaman online.

Melalui unggahan di Facebook Page LBH Jakarta malah memampangkan poster bertulisan “Jahatnya Pinjaman Online”. LBH mengungkapkan beberapa modus penagihan pihak P2P lending kepada peminjam. Yaitu seluruh data pribadi diambil dari ponsel milik peminjam.

Kemudian, penagihan dilakukan kepada seluruh nomor kontak yang ada di ponsel milik peminjam (ke atasan kerja, mertua, teman SD, dan sebagainya). Malah ada penagihan dengan cara mempermalukan, memaki, mengancam, memfitnah, bahkan dalam bentuk pelecehan seksual.

Poster yang diunggah di Facebook Page LBH Jakarta

LBH Jakarta memandang bahwa kewajiban membayar pinjaman adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua konsumen/peminjam. “Namun persoalan-persoalan yang muncul akibat dari pelanggaran hukum, bahkan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penggunaan aplikasi Pinjol tentu tidak dapat dibenarkan,” tulis LBH Jakarta di laman bantuanhukum.

Pinjol ilegal

Muncul dugaan perilaku buruk tersebut dilakukan oleh penyedia P2P Lending alias pinjaman online (pinjol) abal-abal. Pinjol ilegal itu tidak tercantum dalam daftar Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ihwal P2P lending, OJK telah merilis aturan nomor 77/POJK.01/2016 pada akhir tahun 2016. Beleid itu mengatur tentang tata cara pendaftaran dan pengajuan izin. Saat ini, ada 73 perusahaan P2P lending yang terdaftar di OJK. Aturan itu diperkuat dengan aturan nomor 13/POJK.02/2018 terkait bisnis tekfin.

Jeanny Silvia Sari Sirait, selaku pengacara publik LBH Jakarta, mengatakan, aturan 77/POJK.01/2016 hanya menerapkan sanksi untuk aplikasi pinjaman online yang terdaftar atau memiliki izin OJK.

“Sedangkan saat kami tracking, di appstore pada bulan Agustus lalu terdapat hampir 300 aplikasi, dari situ terlihat sekali antara yang terdaftar dan tidak terdaftar timpang sekali,” ujar Jeanny dikutip Kompas.com. Dia berkesimpulan saat ini belum ada aturan yang mumpuni untuk melindungi masyarakat pengguna aplikasi pinjol.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing mengimbau supaya masyarakat lebih waspada. Masyarakat diminta menggunakan layanan resmi P2P lending yang terdaftar di OJK. Hindari transaksi dengan P2P lending ilegal. Dia menyarankan masyarakat yang dirugikan melapor ke kepolisian.

Satgas Waspada Investasi juga berinisiatif meminta Kementerian Kominfo memblokir website atau situs serta aplikasi ilegal. Secara berkala juga satgas menyampaikan laporan kepada Bareskrim Polri.

Foto: Shutterstock
Perlindungan nasabah

Langkah ini diambil lantaran layanan Pinjol mampu menarik minat masyarakat. Terbukti dari jumlah rekening peminjam (borrower) sebanyak 2.300.007 entitas atau melonjak 785% dibandingkan capaian akhir 2017. Sedangkan total akumulasi rekening lender sudah 161.297 entitas atau naik 59,76%.

Dari sisi putaran uang, hingga akhir September, telah tersalur pinjaman senilai Rp13,8 triliun. Dari jumlah itu, penyaluran di luar Jawa senilai Rp2,2 triliun.

Sejatinya, para pelaku P2P lending pun telah kompak untuk memperkuat segmen pinjol di industri keuangan nasional. Malah mereka telah mendirikan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPRI) yang diketuai Adrian A. Gunadi, CEO dari Investree.

Lahirnya AFPRI sangat diapresiasi oleh regulator, dalam hal ini OJK. Regulator berharap AFPRI dapat membantu OJK mencegah potensi risiko dari membesarnya industri tekfin di Tanah Air.

Foto: Shutterstock

Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi mengatakan kehadiran AFPRI merupakan bentuk kesadaran akan pentingnya perlindungan layanan P2P. Perlindungan untuk peminjam maupun pemberi pinjaman.

Dari sisi pemberi pinjaman, mereka harus dilindungi dari kemungkinan manipulasi penggunaan dana dan penyalahgunaan data. Sedangkan peminjam harus dilindungi dari praktik penagihan yang tidak manusiawi, pengenaan bunga yang tinggi, serta pemberian pinjaman yang tidak bertanggung jawab sehingga mereka tidak mampu membayar.

Sejalan dengan itu, OJK terus merilis izin tekfin kepada 73 pelaku usaha. Diprediksi izin yang diberikan diperkirakan semakin banyak karena sudah ada 47 perusahaan dalam proses pendaftaran. Sedangkan, 59 perusahaan yang pendaftarannya dikembalikan dan 38 perusahaan menyatakan minat.

Tags

Related Articles

4 Comments

  1. melakukan pinjaman online sebenarnya sangat memudahkan bagi yang memang benar-benar membutuhkannya debgan catatan dalam mlunasipun juga harus tepat waktu. hanya bermodalkan KTP dan foto serta syarat-syarat umum lainnya peminjam dapat mendapat pinjaman dengan cepat langsung ditransfer lagi ke rekening gimana orang gak tergiur. Untuk kasus-kasus seperti penagihan pinjaman yang tidak sesuai atau mungkin kurang layak sepertinya juga harus dijadikan pertimbangan juga dari pihak yang meminjamkan agar si peminjam tidak merasa dilakukan dengan tidak benar. kalo kita sebagai peminjam asal melunasi tepat waktu oke-oke aja sih. Toh tentu pihak yang meminjamkan uang tidak mau rugi dong atau bahkan kehilangan uang mereka. kalo pihak peminjam sudah mau meminjam berati mereka juga harus tahu aturannya dan pihak yang meminjamkan juga harus memperlakukan si peminjam sebagai nasabah baik mereka jadi sama-sama mengerti akan kewajiban masing-masing. IG : @nurcoolice_

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close